KPID Jatim Tegaskan Komitmen Lembaga Penyiaran terhadap Implementasi P3SPS

0
75

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap rencana perpanjangan izin sebuah lembaga penyiaran swasta.  Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) radio tersebut memang akan segera berakhir, namun sesuai ketentuan permohonan perpanjangan izin disampaikan setahun sebelum ijin habis.

 EDP ini dilaksanakan secara online (daring) dengan menggunakan aplikasi Zoom sebagai implementasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali, Termasuk wilayah Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan hari Rabu, 10 Maret 2021, yang dihadiri oleh Komisioner KPID Jawa Timur, diantaranya, Ahmad Afif Amrullah, S.HI., M.EI., Amalia Rosyadi P., S.Kom.I., M.Med.Kom, Eko Rinda Prasetyadi, S.H., Immanuel Yoshua T., M.I.Kom., M.H., Malik Setyawan., S.Pd., Bambang Sandy Samiadji selaku Direktur PT. Radio Puspita Hutama Nusantara Malang dan Anita Sumardi sebagai Programer PT. Radio Swarawangi Timur Banyuwangi dalam hal ini mewakili Direktur atas nama Bambang Soeryadhi.

EDP merupakan salah satu syarat bagi lembaga penyiaran dalam proses perijinan untuk mengetahui sejauhmana urgensi lembaga penyiaran memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Namun status PT. Radio Puspita Hutama Nusantara Malang dan PT. Radio Swarawangi Timur Banyuwangi  sebagai radio yang akan memperpanjang ijin, maka radio tersebut juga berkewajiban menyampaikan apa saja program siaran yang selama ini disampaikan ke para pendengar di wilayah layanannya.

Ketua KPID Jatim, Afif Amrulllah mengatakan, EDP merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui lembaga penyiaran yang mengajukan perizinan.

Adapun Eko Rinda menghimbau kepada kedua Lembaga penyiaran dalam pencegahan Covid 19, “Komitmen mendukung program pemerintah daerah saat ini sangat ditekankan, khususnya dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid 19”, ujar Eko. Selain itu Eko juga menekankan pada program siaran local, “lembaga penyiaran wajib mematuhi ketentuan Standar Program Siaran (SPS) Pasal 68, bahwa untuk radio yang melakukan siaran berjaringan harus melakukan siaran lokal minimal 60% (enam puluh persen) dari total durasi siaran per hari, dan menonjolkan program lokal di wilayah siaran”, tambah Eko.

Sedangkan Amalia Rosyadi mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk mematuhi ketentuan siaran iklan, termasuk iklan layanan masyarakat.  “Kawan-kawan lembaga penyiaran wajib untuk memperbaiki presentasi program acara dalam aspek siaran iklan, serta kepatuhan terhadap siaran iklan, termasuk iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum, kesehatan masyarakat, dan kesiagaan bencana”, ungkap Amel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here