EDP dengan Dua Lembaga Penyiaran, KPID Jatim Tekankan Pentingnya Siaran Informatif dan Edukatif

0
70

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi dengar pendapat (EDP) terhadap lembaga penyiaran. EDP yang dilakukan melalui daring tersebut bagian dari proses yang harus dilalui lembaga penyiaran dalam pengajuan perizinan. 

Lembaga penyiaran yang mengajukan proses perizinan diantaranya PT. Radio Millenium  Century Frekwensi Modulation dan PT. Surya Nada Kencana. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 diikuti Komisioner KPID Jawa Timur diantaranya Ahmad Afif Amrullah, S.HI M.EI, Amalia Rosyadi P., S. Kom, M. Med. Kom, Eko Rinda Prasetyadi, S.H., Immanuel Yosua T. M.I.Kom., M.H., Malik Setyawan, S.Pd., H. Muhaimin selaku direktur utama PT. Surya Nada Kencana, dan Siti Juwariyah Selaku Penanggung Jawab Bidang Usaha PT. Radio Millenium Century Frekwensi Modulation.

Adapun proses EDP antara lain dimulai dari pembukaan, presentasi dari lembaga penyiaran,  dan evaluasi dan tanggapan dari para komisioner KPID Provinsi Jawa Timur. Setelah itu, lembaga penyiaran diminta untuk memberi jawaban atas tanggapan dan evaluasi dari  KPID Jawa Timur. Setelah selesai tanya jawab maka proses EDP dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari kedua perwakilan Lembaga penyiaran, dengan proses pemohon menyampaikan mulai dari profil, program acara, segmentasi pendengar, dan lain-lain.

Immanuel Yoshua Komisioner KPID Jawa Timur mengingatkan komitmen Lembaga Penyiaran dalam menghadirkan siaran yang informatif dan edukatif.  “Sesuai dengan UU Penyiaran No.32 Tahun 2002, Lembaga penyiaran memiliki fungsi dalam memberikan informasi dan edukasi”, ujar Yoshua.

Kegiatan EDP diakhiri dengan penandatanganan berkas Berita Acara, yang ditandatangani oleh komisioner, dua saksi dari pihak pemohon dan pemohon. Setelah EDP maka akan dilaksanakan Rapat pleno internal untuk memberikan keputusan Rekomendasi Kelayakan Perpanjangan Izin dari Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here