Profil

Apa Itu KPID?
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dibentuk berdasarkan amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyaran. Pasal 7 ayat (4) menyatakan; KPI terdiri dari KPI Pusat dibentuk tingkat Pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat Provinsi untuk mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Kemudian Pasal 9 dan 10 menyatakan; anggota KPID Jatim berjumlah 7 (tujuh) orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka, untuk selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.

Apa Tugas dan Kewajiban KPID?
Berdasarkan UU Penyiaran, tugas dan kewajiban KPI dan KPID adalah:

  • Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Azasi Manusia
  • Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
  • Ikut Membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait
  • Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
  • Menampung, meneliti dan menindak lanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat
  • Menyusun perencanaan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.


Apa Tugas dan Kewenangan KPID?
Berdasarkan UU Penyiaran, tugas dan kewajiban KPI dan KPID hanya berkaitan dengan televisi dan radio yang memancarkan siarannya melalui frekuensi radi, satelit dan kabel. Sedangkan kegatan siaran melalui internet (streaming, kanal berbagi video, media sosial, dll) tidak termasuk dalam kewenangan KPI dan KPID. Secara rinci, kewenangan tersebut adalah:

  • Menetapkan standar program penyiaran dan pedoman perilaku penyiaran (P3SPS)
  • Mengawasi pelaksanaan peraturan bidang penyiaran dan P3SPS
  • Memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3SPS
  • Melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintahan, lembaga penyiaran dan masyarakat
  • Turut mengatur sistem dan struktur penyiaran serta regulasi penyiaran di daerah (perizinan).


Bagaimana Struktur KPID Jawa Timur?
Anggota KPID Jawa Timur berjumlah 7 (tujuh) orang yang menjabat satu periode selama tiga tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimal dua periode. Bedasarkan Peraturan KPI Pusat No. 01/P/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan KPI, KPID terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan lima orang anggota yang dibagi dalam tiga pokok pembidangan, yaitu:

Bidang Pengelolaan Sistem dan Struktur Penyiaran (PS2P/Perizinan), tugasnya:

  • Melaksanakan pelayanan perizinan TV dan Radio (baru/perpanjangan)
  • Melaksanakan program dan kegiatan KPID yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran (sosialisasi regulasi, pembinaan, bimbingan teknis, evaluasi dengar pendapat, forum rapat bersama, evaluasi uji coba siaran, menyusun database lembaga penyiaran, dll)

Bidang Pengawasan Isi Siaran, tugasnya:

  • Menyusun peraturan dan keputusan KPID yang menyangkut isi siaran
  • Melaksanakan pengawasan isi siaran TV dan radio
  • Penegakan peraturan yang menyangkut isi siaran dan pemberian sanksi atas pelanggaran isi siaran
  • Menampung, merespon dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan isi siaran di TV dan radio.
  • Melaksanakan kegiatan KPID yang berkaitan dengan pengawasan isi siaran (monitoring dan evaluasi isi siaran, menyusun kajian khusus isi siaran, pembinaan dan peningkatan SDM penyelenggara penyiaran, menjalin kerjasama pengawasan isi siaran dengan masyarakat, dst)

Bidang Kelembagaan dan Sosialisasi:

  • Melaksanakan penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan organisasi KPID
  • Melaksanakan penyusunan peraturan dan keputusan KPID yang berkaitan dengan organisasi
  • Melaksanakan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku
  • Menyelengarakan Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur
  • Menyelenggarakan literasi media kepada insan penyiaran dan masyarakat
  • Melakukan sosialisasi kelembagaan dan kinerja KPID Jawa Timur kepada halayak