KPID Jatim Latih Ratusan Penyiar Lewat Akademi P3 SPS

0
75

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur kembali melaksanakan Akademi P3 SPS secara daring. Akademi P3 SPS bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta persamaan persepsi kepada insan penyiaran dalam menjalankan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 SPS). 

Akademi P3 SPS telah dilaksanakan sejak tahun 2021, hal tersebut menjadi perwujudan komitmen KPID Jawa Timur untuk terus mengawal lembaga penyiaran. Akademi P3 SPS sendiri telah meluluskan ratusan peserta yang merupakan insan penyiaran di Jawa Timur.

“Hadirnya Akademi P3 SPS ini menjadi salah satu upaya dari KPID Jawa Timur untuk melakukan pengembangan kapasitas bagi lembaga penyiaran di Jawa Timur”, kata Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno melalui zoom meetings.

Akademi P3 SPS dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut, mulai tanggal 25-27 Juli 2023. Meskipun dilaksanakan secara daring tetapi tidak mengurangi antusias insan penyiaran untuk mengikuti kegiatan ini. Akademi P3 SPS diikuti 114 peserta yang merupakan penyiar/presenter dari lembaga penyiaran di Jawa Timur.

Akademi P3 SPS yang diselenggarakan selama tiga hari ini terbagi menjadi enam sesi. Setiap sesi terdiri atas pemaparan materi yang disampaikan oleh Komisioner KPID Jawa Timur dan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Pembagian sesi ini bertujuan agar para peserta Akademi P3 SPS dapat menerima materi yang disampaikan secara lebih intens dan menyeluruh.

Terdapat enam materi yang disampaikan saat Akademi P3 SPS, antara lain:

Regulasi Penyiaran

Materi pertama disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengawasan dan Penindakan Isi Siaran KPID Jawa Timur Romel Masykuri. Romel mengajak seluruh peserta Akademi P3 SPS untuk memahami regulasi penyiaran yang berlaku di Indonesia. Romel mengimbau lembaga penyiaran agar memproduksi program siaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam P3 SPS.

“Lembaga penyiaran wajib mengetahui, mengikuti, serta tunduk terhadap regulasi penyiaran agar dapat menghasilkan program siaran yang berkualitas,” kata Romel.

Program Siaran Berwawasan Kebangsaan

Materi kedua disampaikan oleh Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID Jawa Timur Ahmad Afif Amrullah. Afif mengatakan bahwa lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam mempromosikan semangat persatuan dan kesatuan ditengah keberagaman Indonesia. Ia mendorong lembaga penyiaran untuk terus berperan aktif dalam menciptakan program-program siaran yang dapat menumbuhkan serta memperkuat rasa nasionalisme.

“Setelah pemaparan materi ini, saya harap dapat menguatkan kembali komitmen kita untuk menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan sesuai dengan amanat kontitusi Undang-Undang Dasar 1945,” kata Afif.

Penghormatan dan Perlindungan Kelompok Tertentu

Materi ketiga disampaikan oleh Wakil Ketua KPID Jawa Timur Dian Ika Riani. Dian menjelaskan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh memproduksi program siaran yang merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Ia juga menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam program siaran.

“Anak anak dan remaja berhak atas tontonan dan konten yang didengar sesuai dengan usia dan perkembangannya. Konten yang sesuai dengan usia anak dapat membantu mereka mencegah dari paparan materi yang tidak pantas dan berbahaya,” kata Dian.

Program Siaran Nasional, Lokal, dan Asing

Materi keempat disampaikan oleh Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Timur Royin Fauziana. Royin mengingatkan kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan kuota untuk siaran nasional, lokal, dan asing. Ia juga mengimbau lembaga penyiaran agar selalu mencantumkan klasifikasi isi siaran pada program siaran.

“Lembaga penyiaran wajib mencantumkan klasifikasi isi siaran agar masyarakat dapat memilah program siaran yang sesuai dengan usia mereka,” kata Royin.

Produk Jurnalistik, Kebencanaan, dan Pemilu

Materi kelima disampaikan oleh Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) KPID Jawa Timur Habib M. Rohan. Rohan menyampaikan bahwa lembaga penyiaran harus memproduksi program siaran yang sesuai dengan prinsip-pronsip jurnalistik agar dapat mendapatkan program siaran yang berkualitas. Ia menambahkan bahwa menjelang tahun politik 2024, lembaga penyiaran harus mampu menjadi garda terdepan untuk melawan hoaks yang beredar.

“Sampai saat ini lembaga penyiaran masih menjadi rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Oleh karena itu, mari kita bergotong royong menjaga Jawa Timur dari hoaks” kata Rohan.

Program Siaran Iklan

Materi keenam disampaikan oleh Koordinator Bidang Isi Siaran KPID Jawa Timur Sundari.  Sundari melakukan komodifikasi terhadap program siaran untuk mendapatkan iklan sangat diperbolehkan. Hanya saja, katanya, harus memenuhi pereaturan yang ada di P3/SPS, Etika Pariwara Indonesia, dan regulasi lain. Berkaitan dengan iklan pemilu, Ia menyampaikan bahwa lembaga penyiaran harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta Pemilu.

“Lembaga penyiaran harus memberikan kuota iklan Pemilu yang berimbang bagi seluruh peserta pemilu. Lembaga penyiaran juga tidak boleh menjual waktu siar blocking time kepada peserta Pemilu,” kata Ndari.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here