EDP Secara Daring, KPID Jatim Himbau Lembaga Penyiaran untuk Berperan Aktif Mendukung Program Pemerintah dalam Pencegahan Penyebaran Covid 19

0
19

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) terhadap rencana perpanjangan izin sebuah lembaga penyiaran swasta.  Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) radio tersebut memang akan segera berakhir, namun sesuai ketentuan permohonan perpanjangan izin disampaikan setahun sebelum ijin habis.

 EDP ini dilaksanakan secara online (daring) dengan menggunakan aplikasi Zoom sebagai implementasi penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di sebagian wilayah Jawa dan Bali, Termasuk wilayah Surabaya Jawa Timur.

Kegiatan ini dilaksanakan hari Kamis, 14 Januari 2021, yang dihadiri oleh Komisioner KPID Jawa Timur, diantaranya, Ahmad Afif Amrullah, S.HI., M.EI., Amalia Rosyadi P., S.Kom.I., M.Med.Kom, Eko Rinda Prasetyadi, S.H., Immanuel Yoshua T., M.I.Kom., M.H., Malik Setyawan., S.Pd., Bambang Widjanarko selaku Direktur PT. Radio Kalimaya Bhaskara, dan Agus Suratno Selaku Direktur PT. Radio Kiranaindah Sentrasuara.

EDP merupakan salah satu syarat bagi lembaga penyiaran dalam proses perijinan untuk mengetahui sejauhmana urgensi lembaga penyiaran memperoleh ijin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Namun status PT. Radio Kiranaindah Sentrasuara dan PT. Radio Kalimaya Bhaskara  sebagai radio yang akan memperpanjang ijin, maka radio tersebut juga berkewajiban menyampaikan apa saja program siaran yang selama ini disampaikan ke para pendengar di wilayah layanannya.

Ketua KPID Jatim, Afif Amrulllah mengatakan, EDP merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui lembaga penyiaran yang mengajukan perizinan.

Adapun Eko Rinda menghimbau kepada kedua Lembaga penyiaran dalam pencegahan Covid 19, “Komitmen mendukung program pemerintah daerah saat ini sangat ditekankan, khususnya dalam rangka pencegahan penyebaran wabah Covid 19”, ujar Eko.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here