EDP Secara Daring, KPID Jatim Ingatkan Komitmen Lembaga Penyiaran dalam Memutarkan Lagu Indonesia Raya dan Lagu Nasional

0
22

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur  menggelar Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Lembaga Penyiaran Swasta, yang diselenggarakan secara online menggunakan aplikasi  Zoom Cloud Meeting.

Acara yang diselenggarakan hari Selasa, 12 Januari 2021 dihadiri Komisioner KPID Jatim diantaranya A. Afif Amrullah, S.HI., M.EI, Amalia Rosyadi P., S.Kom.I., M.Med.Kom, Eko Rinda Prasetyadi, S.H., Immanuel Yosua T., M.I.Kom., M.H, Malik Setyawan, S.Pd, Agus Supangat selaku direktur PT. Radio Duta Swara Angkasa, dan Astitik Nirwati Agustina selaku direktur PT. Radio Prima FM Bojonegoro.

“EDP merupakan salah satu proses yang harus dilalui oleh Lembaga Penyiaran untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP), sebagaimana diamanatkan Permen Kominfo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penyelenggaraan Penyiaran,” kata Ketua KPID Jawa Timur A.Afif Amrullah, S.HI., M.EI.

Dengan adanya pandemic Covid 19, maka sesuai dengan arahan pemerintah, proses pelaksanaan EDP diselenggarakan secara daring. Pelayanan ini menjadi suatu tuntutan dan keharusan dalam rangka memudahkan masyarakat memperoleh perizinan dan menyesuaikan perkembangan teknologi dan Informasi saat musim pandemic Covid 19.

Acara yang dibuka oleh pimpinan sidang yakni Ketua KPID Jatim, Afif, menyatakan proses perpanjangan IPP yang dilakukan secara daring merupakan terobosan baru, dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. “Proses adalah hal yang dinamis dan akan terus mengalami perubahan, namun intinya proses perizinan nantinya akan semakin efisien dan mempermudah bagi seluruh Lembaga Penyiaran di seluruh wilayah Jawa Timur,” Ujarnya.

Amalia Rosyadi komisioner dari koordinator bidang pengawasan isi siaran menyatakan beberapa yaitu mengenai komitmen menyiarkan lagu Indonesia Raya pada pembukaan dan lagu nasional pada penutupan siaran setiap hari.

“Selain pemutaran lagu Indonesia Raya, Lembaga penyiaran harus memathui ketentuan siaran iklan, termasuk iklan layanan masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan umum, Kesehatan masyarakat dan kesiagaan bencana”, tambah amel.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here