Urgensi Lembaga Penyiaran sebagai Sekolah Literasi di Musim Pilkada

0
22

Kegiatan dengan tema  “PERAN LEMBAGA PENYIARAN DALAM MENSUKSESKAN PILKADA SERENTAK 2020 diselenggarakan pada Selasa, 28 Juli 2020. Dalam sambutannya ketua KPID Jawa Timur  A. Afif Amrullah berharap PIlkada nantinya dapat terselenggara dengan baik, dan mencetus pemimpin terbaik untu masyarakat. Pilkada menjadi suatu agenda rutin yang ada di Indonesia, dan tetap dilaksanakan pada tahun 2019.

Selanjutkan A. Afif Amrullah memberikan paparan terkait ketentuan Siaran di Masa Pemilihan Serentak 2020 yang diselenggarakan pada Rabu, 09 Desember 2020. Adapun untuk lembaga penyiaran di wilayah layanan Trenggalek berjumlah 14 IPP Tetap dengan rincian  3 televisi (TV) yang terdiri  1 TV Swasta Lokal, 2 TV kabel (Berlangganan), dan 11 Radio yang terdiri dari 1 Lembaga Penyiaran Publik, 9 Radio Swasta, dan 1 Radio Komunitas. Pedoman Siaran Pilkada dalam P3SPS yang terdapat pada pasal 50 dan Standar Program Siaran (Pasal 71) yaitu membahas tentang kewajiban lembaga penyiaran diantaranya menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan Pilkada, Bersikap Adil dan Proporsional terhadap semua peserta pilkada, tunduk pada peraturan dan kebijakan teknis tentang pilkada dan kampanye yang ditetapkan oleh lembaga berwenang (KPU/Bawaslu).

 Sedangkan larangan lembaga penyiaran diantaranya bersikap partisipan (memihak) terhadap salah satu peserta Pilkada, Menyiarkan Program siaran yang Dibiayai/disponsori oleh peserta Pilkada. Diakhir materi terdapat rekomendasi kepada lembaga penyiaran diantaranya Penguatan Gugus Tugas Pengawasan Pemilu (KPU-Bawaslu-KPI-Dewan Pers), KPU Bekerjasama dengan lembaga penyiaran berizin dalam melakukan sosialisasi, iklan dan debat, KPID jatim memiliki data Iklan Kampanye KPU Kabupaten/Kota di TV/Radio, dan Pembentukan Relawan pemantau siaran Pilkada 2020 di 19 Kabupaten/Kota.

Komisi A DPRD JATIM Dapil IX Diana Amalyah V., S.pd menyatakan bahwa terkait peran penting pers sebagai sekolah literasi dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan publik. Demikian pula bagi politisi pers merupakan perekam  perantara terkait peristiwa politik dan terukur kepada masyarakat yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, seperti informasi program paslon, maka peran pers sangat penting bagi paslon. Bagi pers, berperan penting dalam pemilu ataupun pilkada karena menjadi peristiwa besar dalam kacamata jurnalistik. Peran Dewan Pers dan KPI sebagai instrument pengawas terhadap informasi yang berkualitas karena sebagian besar banyak informasi yang tak terbendung. Sejarah KPU sebagai Penyelenggara Pemilu, di pihak peserta Pilkada diperlukan kesadaran untuk menerima bahwa pemenang hanya ada 1, kesadaran ini penting dan menjadi filter awal, dan perlunya KPU yang tegas, dan Bawaslu yang prima untuk mencegah kerusuhan yang ada. Selain itu, peserta Pilkada dihimbau untuk menghindari politik uang, menyebar hoax terkait isu SARA, dan lain sebagainya.  Peserta pilkada dapat mengerahkan kreativitas dan energy untuk menarik minat masyarakat, tanpa menebar isu SARA yang saat ini sering menjadi sesuatu yang disebar ketika dalam kompetisi perpolitikan.

Masyarakat bukan sekedar obyek politik, akan tetapi juga mendapatkan pendidikan politik. KPI, Bawaslu, KPU, dan Dewans Pers dapat melakukan pendidikan politik, sebagai pengawas internal seluruh kegiatan kompetisi pilkada.

Selain menjadi penyampai informasi, Pers juga berpijak pada pengawas dan pemantau sesuai dengan kode etik jurnalistik. Pilkada dan Pers sama-sama elemen penting dalam demokrasi, dalam kerjanya partai politik dan wartawan tunduk akan aturan yang ada. Pilkada sebagai sekolah literasi politik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kemudian mendapatkan informasi yang sehat.

Paparan pemateri Imam Nurhadi yang merupakan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek menyatakan terkait kampanye dalam pemberitaan dan Penyiaran, seperti Keberimbangan dalam Pemberitaan dan Penyiaran, Perbedaan Iklan Komersial dan Pemberitaan, Tahapan masa kampanye, Penayangan Iklan Kampanye, Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye, Pedoman Siaran Pemilihan,Jumlah Penayangan Iklan Kampanye.

Adapun AHMAD ROKHANI, S.Pi  Ketua Bawaslu Kab. Trenggalek Menyatakan perihal Peran Lembaga Penyiaran dalam mensukseskan pemilihan bupati dan wakil bupati Trenggalek Tahun 2020, Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye di Media Massa. Dalam paparannya membahas tentang tugas Bawaslu dalam kampanye, Pengawasan Tahapan Kampanye, Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here